Tujuan serta harapan pemerintah serta badan legislatif atas disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah terwujudnya kemudahan dalam berinvestasi dan mendorong kemajuan UMKM sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia. Dalam UU Cipta Kerja tersebut terdapat perubahan atas beberapa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Persaingan Usaha). Dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU Persaingan Usaha, memberi jawaban atas perbedaan pandangan terkait dengan kompetensi dalam memeriksa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan KPPU. Manan Hakim Agung Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa pengadilan niaga lebih cocok dibandingkan pengadilan negeri sebagai peradilan umum kurang tepat sebagai pengadilan yang ditunjuk untuk memeriksa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan KPPU, karena keberadaan pengadilan niaga hanya berada di 5 wilayah sehingga dianggap lebih mudah dalam hal mendidik para hakim agar lebih menguasai substansi terkait persaingan usaha. Berbeda dengan Susandti, Partner pada Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Chandra Hamzah mempunyai pandangan bahwa upaya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan KPPU tersebut ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga negara yang pada prinsipnya menjalankan administrasi negara.[1]

Terlepas dari perbedaan pendapat terkait dengan kompetensi dalam memeriksa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan KPPU, UU Cipta Kerja telah memberikan jawaban, yaitu disebutkan dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan atas putusan yang dijatuhkan KPPU kepada Pengadilan Niaga. Dengan diubahnya ketentuan terkait dengan kompetensi tersebut, maka terdapat pro dan kontra. Pengadilan Niaga dianggap akan meningkatkan kualitas dari pembuktian menjadi lebih komprehensif di pengadilan nantinya, karena hakim pada pengadilan niaga dianggap sering menangani kasus berkaitan dengan aspek bisnis. Namun terdapat kekurangan, yaitu pengadilan niaga sendiri hingga saat ini masih sangat terbatas jumlahnya yang hanya ada di kota-kota besar saja, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak dalam proses beracaranya.

Bukan hanya perubahan kompetensi yang menjadi atensi dalam perubahan ketentuan yang diubah dalam UU Cipta Kerja, terdapat perubahan terkait dengan waktu penanganan atas keberatan yang diajukan. Dalam UU Cipta Kerja, jangka watu dalam penanganan atas keberatan dihapuskan, yang pada sebelumnya diatur maksimal 30 (tiga puluh) hari. Dengan tidak diaturnya jangka waktu ini, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum, namun di lain sisi, memberikan keleluasaan bagi hakim dalam memeriksa perkara sehingga diharapkan hakim memberikan putusan yang adil dan lebih komprehensif.

Perubahan lainnya yaitu adalah penghapusan batasan denda maksimal dalam hal pengenaan sanksi administratif yang sebelumnya adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Tidak ditentukannya denda maksimum akan menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi sewenang-wenang dalam menentukan denda yang akan dikenakan. Namun selain itu juga memberikan celah bagi hakim untuk memberikan denda yang sesuai dengan tindakan yang dilanggar oleh pelaku usaha yang melebihi batas denda maksimum sebelumnya. Untuk saat ini KPPU masih menunggu aturan turunan, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah yang nantinya diaharapkan akan mengatur lebih rinci terkait dengan kriteria, jenis, serta besaran denda yang akan dikenakan kepada pelanggar. Sejauh ini KPPU masih berpedoman pada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Persaingan Usaha.

Perubahan yang terakhir terkait dengan penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU berpendapat bahwa penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Dalam UU Cipta Kerja saat ini hanya pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan tau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dana tau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU. Bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU, KPPU dapat melaporkan dengan Putusan KPPU tersebut sebagai bukti dan dengan hanya Putusan tersebut sudah  dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dengan dirubahnya ketentuan-ketentuan dalam UU Persaingan Usaha melalui UU Cipta Kerja terdapat beberapa ketidakpastian dalam proses beracara terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketidakpastian ini, diharapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan UU Persaingan Usaha ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

 

[1] Nanda Narendra Putra, ‘Mau Dibawa Ke Mana Upaya Keberatan atas Putusan KPPU?’, 16 September 2017, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/>, dikunjungi pada 20 November 2020.