Di dalam era serba digital dewasa ini, kita semua pasti menggunakan telepon genggam atau handphone dalam berkomunikasi. Untuk berkomunikasi, kita menggunakan provider seluler tertentu agar dapat aktif menelpon atau mengirim pesan SMS. Seiring berjalannya waktu, manusia berkembang dan tujuan penggunaan provider seluler makin beragam. Beberapa di antaranya, penggunaan layanan SMS ke banyak tujuan atau broadcast yang sering disalahgunakan.

Dalam sehari, paling tidak kita menerima 3-4 pesan singkat atau SMS yang berisi tawaran pinjaman online, promosi, hingga link tertentu, tak jarang pesan tersebut juga berisi penipuan (spam). Hal ini tentu saja mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam berkomunikasi. Kita pasti bertanya-tanya dari mana pengirim pesan-pesan tersebut bisa mendapatkan nomor ponsel milik kita.

Pemerintah sebetulnya telah memberikan perlindungan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Permenkominfo 1/2009. Pasal 17 Peraturan Menteri tersebut jelas menyebutkan: “Pengirim jasa pesan singkat (short messaging service) ke banyak tujuan (broadcast) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan atau ketertiban umum.

Peraturan Menteri tersebut juga jelas telah menyebutkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 ayat (1) Permenkominfo 1/2009). Penyelenggara jasa pesan singkat juga dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan dan larangan menyelenggarakan jasa pesan premium (Pasal 20 ayat (2) Permenkominfo 1/2009).

Selain itu, pengiriman SMS broadcast yang mengganggu juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a).

Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengguna serta kemudahan akses dalam memperoleh provider seluler untuk mengirim pesan singkat secara broadcast, ancaman terhadap perlindungan dari pesan-pesan yang mengganggu juga semakin besar. Tak jarang pesan-pesan spam tersebut disampaikan melalui whatsapp pribadi kita. Hal ini tentu saja sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, bahwa telah terjadi ketidakefektifan hukum antara peraturan yang tertulis dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, upaya perlindungan perlu ditingkatkan, baik dari sistem registrasi nomor ponsel, peningkatan sistem yang dapat meminimalkan penyebaran pesan spam, peningkatan layanan pengaduan konsumen, hingga pembaruan regulasi perlindungan konsumen dan komunikasi.