Era digitalisasi saat ini publik mulai populer dengan istilah startup.  Startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan financial technology (fintech). Dalam artikel ini Penulis berfokus pada jenis Teknologi Finansial atau Finacial Technology (FinTech).

     FinTech dapat diartikan sebagai sebuah segmen dari dunia startup (perusahaan rintisan) yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini, contoh sederhanya seperti gopay, ovo, tcash, amartha, doku dan lain sebagainya, tapi sebenarnya jenis dari fintech masih banyak. FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefiniskan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam beberapa kelompok: [1]

  1. sistem pembayaran. Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
  2. pendukung pasar. Pendukung pasar adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkiat dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (market support) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan..
  3. manajemen investasi dan manajemen risiko. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online..
  4. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).
  5. jasa finansial lainnya. Jasa finansial lainnya adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Beberapa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai teknologi finansial yakni a. bersifat inovatif; b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; d. dapat digunakan secara luas; dan e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Terdapat beberapa ruang lingkup pengaturan penyelenggaran Teknologi Finansial mencakup: a. Pendaftaran; b. Regulatory Sandbox; c. perizinan dan persetujuan; dan d. pemantauan dan pengawasan.

Penyelenggara Teknologi Finansial harus merupakan badan usaha.[2] Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia, kecuali Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, sedangkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia.[3]

Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran secara daring (online) atau apabila belum tersedia mengajukan melalui surat[4] kepada Bank Indonesia oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial dengan disertai dokumen berupa: [5]

  1. salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
  2. data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha;
  3. daftar susunan pengurus;
  4. gambaran umum perusahaan;
  5. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan; dan
  6. data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial, contoh data dan informasi lainnya antara lain fotokopi bukti pendaftaran dan/atau perizinan dari otoritas pengawas, sebaran wilayah terkait transaksi dan pengguna, potensi bisnis, volume dan nilai transaksi, peluang pasar, serta target pasar.

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:[6]

  1. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
  2. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
  3. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehatihatian;
  4. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
  5. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
  6. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; serta
  7. melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual

Regulatory Sandbox

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.[7] Penyelenggaran yang dapat diuji coba dalam Regulatory Sandbox ditetapkan oleh Bank Indonesia yang telah terdaftar.[8] Informasi dan penjelasan untuk penetapan dalam ujicoba Regulatory Sandbox dilakukan dengan melakukan presentasi kepada Bank Indonesia paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko; dan menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Bank Indonesia.[9] Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan presentasi dan hasil penelitian dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, Bank Indonesia memberi penetapan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox. Jangka waktu uji coba dalam Regulatory Sandbox ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis. Dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.[10]

Setelah melalui Regulatory Sandbox, Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa: a. berhasil; b. tidak berhasil; atau c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.

Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba kepada otoritas yang berwenang.[11]

Perizinan dan Persetujuan

Perizinan dari Bank Indonesia diwajibkan untuk Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.[12] Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang merupakan: a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau b. pengembangan produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran, namun tidak memenuhi kriteria sebagai Teknologi Finansial sebelum melanjutkan pemasaran produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnisnya, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.[13]

Persetujuan Bank Indonesia dibutuhkan pula apabila terdapat Kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar.[14]

Publikasi dan Penghapusan Penyelenggara Teknologi Finansial Terdaftar

Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial pada laman resmi Bank Indonesia serta melakukan pengkinian terhadap Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam laman resmi Bank Indonesia.[15]

Bank Indonesia dapat menghapus Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial apabila:[16]

  1. berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sudah tidak digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial;
  2. Penyelenggara Teknologi Finansial telah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang;
  3. Penyelenggara Teknologi Finansial dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;
  4. Penyelenggara Teknologi Finansial terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang;
  6. permintaan tertulis dari Penyelenggara Teknologi Finansial; dan/atau
  7. Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

 

Pemantauan dan Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial dengan adanya kewajiban menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.[17]

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.[18]

Keberadaan fintech di era teknologi saat ini terus meningkat seiring dengan semakin banyak ide-ide inovatif untuk menciptakan produk-produk baru melalui teknologi. Masyarakat pun saat ini telah memiliki ketertarikan yang besar terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh fintech sebab aktivitas menjadi semakin efisien dengan layanan yang diberikan fintech. Namun di sisi lain, memiliki dampak pula di aspek yang lain. Bagi Penyelenggara fintech memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan administrasi baik dari proses pendaftaran hingga pemantauan dan pengawasan. Kewajiban ini harus terpenuhi agar fintech yang dimiliki tidak dipermasalahkan secara hukum hingga mendapat sanksi dari negara berupa penutupan usaha atau dinyatakan sebagai usaha yang illegal. Bagi Pengguna Fintech pun diperlukan kewaspadaan dalam memilih dan menggunakan jasa fintech, karena seiring banyaknya pengguna fintech meningkat pula laporan adanya tindak pidana dari fintech tersebut.

Permasalahan yang sering dihadapi Pengguna fintech misalnya suku bunga pinjaman tinggi, penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi peminjam, hingga penipuan. Tidak hanya pengguna yang mendapatkan ancaman kerugian, ternyata penyelenggara fintech pun tidak luput dari adanya kecurangan dalam transaksi elektronik ini, penyelenggara fintech pun harus menanggung kerugian karena pengguna menggunakan cara curang untuk mendapatkan keuntungan misalnya konsumen yang menggunakan akun palsu untuk mendapatkan voucher promo dari penyelenggara fintech yang bergerak dibidang sistem pembayaran yang menawarkan promosi bagi pelanggannya. Dengan demikian era fintech membutuhkan peran advokat baik bagi penyelenggara maupun pengguna fintech. Bagi penyelenggara fintech, Advokat dapat memastikan kepatuhan hukum yang dibutuhkan serta memperkecil potensi risiko terhadap transaksi-transaksi yang merugikan melalui fungsi legal review terhadap dokumen-dokumen hukum yang mengikat para pihak hingga fungsi litigasi apabila terdapat tindak pidana yang terjadi. Bagi Pengguna fintech, Advokat memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan hak dan keadilan apabila menjadi korban dari fintech yang ilegal dan merugikan kepentingan hukum pengguna.

 

 

[1] Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

[2] Pasal 6 Ibid.

[3] Pasal 5 Ibid.

[4] Pasal 5 ayat (4) dan (6) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

[5] Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[6] Pasal 8 Ibid.

[7] Pasal 1 angka 4 Ibid.

[8] Pasal 11 ayat (3) Ibid.

[9] Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

[10] Pasal 11 Ibid.

[11] Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraa Teknologi Finansial.

[12] Pasal 15 ayat (1) Ibid.

[13] Pasal 15 ayat (3) Ibid.

[14] Pasal 18 Ibid.

[15] Pasal 8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

[16] Pasal 9 Ibid.

[17] Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[18] Pasal 17 Ibid.