Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian secara makro. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI, secara jumlah unit UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Terkait dengan total penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 116,63 juta (97.05%) jiwa, sementara Usaha Besar menyerap tenaga kerja sebesar 3,58 juta (2.95%) jiwa. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM memiliki peran yang sangat besar.

Pada kenyataannya, walaupun UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pangsa yang besar, UMKM masih banyak yang belum berbadan hukum. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif, 96% UMKM belum berbadan hukum atau belum memiliki payung hukum, sedangkan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya 0,1% saja.

Untuk meningkatkan iklim investasi dan mengerakan roda ekonomi, pemerintah mengeluarkan produk hukum baru, yaitu Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Omnibus Law Rancangan Undang – Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Banyak pro dan kontra terkait dengan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.

Terlepas dari pro dan kontra akan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diubah melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, salah satunya adalah syarat pendirian perseroan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang selanjutnya dalam artikel ini disebut dengan UUPT. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UUPT disebutkan bahwa adapun syarat formil pendirian Perseroan Terbatas, yaitu:

  1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
  2. Setiap pendiri Perseroan harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
  3. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan dan mendapatkan pengesahan badan hukum Perseroan yang berupa Surat Keputusan Pengesahan yang diajukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Aasasi Manusia;
  4. Modal dasar minimal Rp. 50 Juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar;
  5. Minimal 1 Anggota Direksi dan 1 anggota Dewan Komisaris;

Terdapat perubahan yang menarik dari UUPT dalam hal syarat pendirian Perseroan melalui Pasal 111 RUU Cipta Kerja. Disebutkan dalam Pasal 111 RUU Cipta Kerja, bahwa ketentuan Pasal 7 UUPT diubah terkait dengan pengecualian syarat minimal pendiri, yaitu 2 orang untuk pendirian Perseroan Terbatas, semulanya hanya Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseorangan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal kini pengecualian tersebut ditambah juga dengan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Pengecualian ini ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam rangka memulai usahanya juga untuk meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil (UMK).

Bahwa beberapa pendapat mengatakan terdapat sisi positif dari adanya pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa tujuan utama RUU Cipta Kerja fokus untuk menciptakan lapangan kerja kepada pengangguran yang mencapai tujuh juta orang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan adanya perubahan terkait syarat pendirian Perseroan ini mempermudah UMKM menjadi badan hukum Perseroan sehingga dapat memajukan UMKM dan menciptakan lapangan kerja.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga tidak lepas dari beberapa pendapat yang mempertanyakan polemik yang terdapat dalam ketentuan RUU Cipta Kerja ini. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aulia Taufani yang kami kutip dari laman hukumonline.com bahwa terkait dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas yang dimungkinkan dilakukan oleh satu pihak akan menghilangkan esensi dari terbatas itu sendiri, karena esensi dari terbatas seharusnya tidak dikontrol oleh satu pihak. Jika dilakukan oleh satu pihak maka aturan tentang kepemilikan saham minoritas menjadi tidak ada. Doktrin syarat pendirian PT berangkat dari definisi PT itu sendiri pada Pasal 1 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan atas suatu perjanjian dan konsep perjanjian itu sendiri  adanya dua belah pihak atau lebih yang berinisiatif untuk melakukan perjanjian.

Berdasarkan dua pandangan terkait dengan ketentuan RUU Cipta Kerja yang menjadi perdebatan ini, memang benar adanya bahwa esensi dari terbatas dalam Perseroan terkait dengan pertanggungjawaban terbatas yang diawasi oleh pihak lain dalam Perseroan dan terdapat beberapa doktrin yang mengatakan bahwa salah satu unsur dari perseroan adalah organisasi yang teratur. Dengan dimungkinkannya satu orang untuk mendirikan suatu Perseroan ini akan menghilangkan esensi dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Namun dalam hal lain, ketentuan tersebut memang mempermudah UMKM untuk menjadi badan hukum dan meningkatkan iklim investasi serta menggerakkan roda ekonomi sehingga dapat menyerap lapangan kerja kepada pengangguran.

Perubahan lain yang kemudian memudahkan bagi UMK adalah tidak terdapatnya minimal besaran modal dasar perseroan. Pada Pasal 32 UU 40/2007 disebutkan bahwa minimal dari modal dasar sebesar Rp. 50 Juta, kini dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, dalam RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa besaran dari modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sebelumnya hal ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dalam penjelasan umum disebutkan selain untuk mendorong pertumbuhan UMK, kebijakan pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran modal dasar dimaksudkan sebagai upaya pemerinah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.

Dengan adanya ketentuan yang membebaskan para pendiri Perseroan UMK untuk menentukan modal dasarnya sendiri, sangat memudahkan UMK dalam hal mendapatkan status badan hukum sehingga dapat mendorong pertumbuhan UMK itu sendiri. Kemudahan berusaha yang digencarkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMK juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 153A hingga Pasal 153J, yaitu:

  1. Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
  2. Pendirian Persero UMK dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
  3. Kepemilikan saham Perseroan UMK yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat dialihkan kepada pihak lain;
  4. Pemegang Saham Perseroan UMK merupakan orang perseorangan;
  5. Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan PT UMK sejumlah 1 (satu) Perseroan UMK dalam 1 (satu) tahun;
  6. Direktur atau Direksi Perseroan UMK wjaib membuat laporan keuangan;
  7. Apabila modal Perseroan UMK melebihi ketentuan kriterua UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Perseroan UMK harus mengubah statusnya menjadi Perseroan;
  8. Perseroan UMK dibebaskan segala biaya terkait pendirian badan hukum.

Terlepas dari semua isu yang beredar di masyarakat terkait pro dan kontra dari RUU Cipta Kerja ini, Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan bagi UMK dalam merealisasikan Usaha Mikro dan Kecil menjadi badan hukum yang dituang dalam PP 29/2016 kemudian dituangkan kembali dalam RUU Cipta Kerja ini.