Perkembangan ekonomi yang pesat membuka lapangan bisnis yang luas bagi para pengusaha. Dewasa ini, dengan didukung kemajuan teknologi dan informasi, bisnis startup menjadi sebuah usaha yang menjanjikan bagi para pengusaha. Namun, dalam melaksanakan kegiatan di dalam industri digital, banyak hal yang perlu diperhatikan tidak terkecuali aspek legalitas dari kegiatan bisnis tersebut.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus pelaku bisnis dalam industri digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberi pengarahan bagi para pengusaha untuk melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik. Selain itu, pemerintah juga sudah memfasilitasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Sistem Elektonik.

 

Apa yang dimaksud dengan Pendaftaran Sistem Elektronik?

Pendaftaran Sistem Elektronik merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemetaan penyelenggaraan sistem elektronik sehingga kebijakan dan program dapat terarah sesuai kebutuhan. Selain itu Pendaftaran Sistem Elektronik juga memudahkan manajemen aset dan integrasi sistem informasi untuk masyarakat serta menghindarkan masyarakat dari situs web yang tidak resmi.

Pengertian Sistem Elektronik diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud sebagai Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (8) PP Nomor 71 Tahun 2019).

 

Siapa yang wajib melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik?

Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2019 adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan penyelenggaraan Sistem Elektronik dibagi menjadi dua:

  1. Penyelenggara Sistem Elektronik Publik, yaitu penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh instansi penyelenggra negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara.
  2. Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yaitu penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Baik Penyelenggara Sistem Elektronik Publik maupun Privat, wajib melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik. Namun, perusahaan yang wajib melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik adalah setiap orang atau badan usaha yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan (online) melalui internet yang meliputi kegiatan:

  1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/ atau perdagangan barang dan/ atau jasa (contoh: marketplace-commerce);
  2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan (contoh: e-wallet/digital bank/payment gateway);
  3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau aplikasi lain ke perangkat pengguna (contoh: Netflix/Spotify);
  4. Menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial (contoh: Facebook/WhatsApp/Twitter);
  5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya (contoh: google/youtube/yahoo); dan/ atau
  6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik (Saas).

Sehingga apabila Anda memiliki perusahaan yang bergerak di industri digital terutama seputar kegiatan di atas, maka Anda berkewajiban melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik.

 

Apa akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik?

Pendaftaran Sistem Elektronik pada dasarnya menunjukkan kepatuhan hukum dan membuat bisnis lebih terpercaya. Pasal 6 ayat (1) PP 71 Tahun 2019 menyatakan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib dilakukan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Publik dan Privat. Kewajiban tersebut dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 6 ayat (1) maka sesuai Pasal 100 PP Nomor 71 Tahun 2019 akan dikenai sanksi yang antara lain berupa  teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Bagi perusahaan yang tidak melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik, sesuai sesuai Pasal 100 PP Nomor 71 Tahun 2019 akan dikenai sanksi yang antara lain berupa  teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Saran

Setelah membaca beberapa informasi di atas, apabila perusahaan Anda termasuk ke dalam perusahaan Penyelenggara Sistem Informasi, maka patutlah Anda mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Sistem Elektronik, kami siap membantu menjawab persoalan Anda.