Ketersediaan dana dibutuhkan untuk meningkatkan dunia usaha. Pemenuhan dana dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya dengan lembaga jaminan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[1] Fidusia hanya memindahkan hak kepemilikan suatu benda sedangkan benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[2]

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.[3] Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.[4] Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia[5] yang wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia[6]. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa : a. utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.[7] Untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Fidusia (Debitur), Penerima Fidusia (Kreditur) diberikan kekuatan bertindak dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap[8] yang ditandai dengan dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.[9] Dengan kekuatan eksekutorial tersebut, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.[10]

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi perdebatan ketika diajukan uji materiil dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan: [11]

  1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
  2. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
  3. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Terdapat beberapa alasan utama Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan tersebut, pertama, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perspektif makna tersebut nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.[12] Di sisi lain, Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata).[13]

     Kedua, Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan akibat terhadap proses eksekusi jaminan fidusia yakni proses eksekusi menjadi lebih lama dan berbelit-belit, biaya meningkat, kurang dukungan pada iklim bisnis yang kondusif, berkurangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain.[14]

Meskipun Mahkamah Konsitusi menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kedua ayat tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri dengan syarat:[15]

  1. Terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang wanprestasi debitur; atau
  2. Terdapat upaya hukum (putusan pnegadilan atau arbitrase) yang menyatakan Debitur wanprestasi

Apabila pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.[16]

Apabila dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasinya Debitur maka upaya hukum Kreditur adalah melakukan gugatan berdasarkan wanprestasi. Apabila kerugian yang dialami kreditur paling banyak sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka menggunakan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor  4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Karakteristik gugatan sederhana diantaranya, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, jangka waktu pemeriksaan selama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, upaya hukum atas putusan adalah mengajukan keberatan untuk diperiksa oleh majelis. Putusan keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).[17] Dengan pengajuan gugatan sederhana proses peradilan akan cepat berbeda dengan gugatan biasa yang membutuhkan waktu berbulan-bulan.

 

Kesimpulan:

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perjanjian fidusia harus mengatur cidera janji yang disepakati oleh kedua pihak, apabila debitur menolak menyerahkan objek fidusia secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[2] Pasal 1 angka 2 Ibid.

[3] Pasal 4 Ibid.

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 114-115.

[5] Pasal 5 ayat (1) Ibid.

[6] Pasal 12 Ibid.

[7] Pasal 7 Ibid.

[8] Pasal 15 ayat (2) Ibid.

[9] Pasal 15 ayat (1) Ibid.

[10] Pasal 15 ayat (3) Ibid.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125.

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 117-118.

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 118.

[14] A. Yudha Hernoko, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Problematikan Aturan atau
Penerapan?”, dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan Presentasi
Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020, hlm. 23.

[15] Y. Sogar Simamora, “Prinsip Eksekutabilitas Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, dalam
Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020, hlm. 3

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 121-122.

[17] Y. Sogar Simamora, “Prinsip Eksekutabilitas Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, dalam
Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020, hlm. 5.

 

*) Artikel ini merupakan Hak Cipta GRF & Co dilarang keras melakukan menggandakan atau mengambil tanpa persetujuan.