Pada awal tahun 2020, telah terjadi penyebaran virus Coronavirus Disease (Covid-19) / SARS-CoV-2 di dunia sehingga World Health Organization (WHO) menyatakan penyebaran virus ini menjadi sebuah pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pendemi tersebut, berimbas kepada pendapatan negara dan menyebabkan turun hingga Rp472 Triliun, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.[1]

Dalam hal melakukan penanganan Covid-19 dibidang ekonomi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggangi Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya dalam artikel ini disebut dengan Perppu 1/2020, yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya dalam artikel ini disebut denganĀ  UU 2/2020.

UU 2/2020 tersebut pada pokoknya mengatur terkait dengan langkah serta kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah guna menyelamatkan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi Covid-19. Namun, dengan diterbitkannya UU 2/2020 juga dapat menimbulkan beberapa potensi permasalahan terkait dengan imunitas lembaga pemerintah yang absolut dalam Pasal 12 dan 27. Dalam Pasal 12 UU 2/2020 tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara, salah satunya adalah perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini memiliki arti bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk merubah APBN tanpa harus persetujuan dengan DPR.

Selanjutnya dalam Pasal 27 UU 2/2020 yang merupakan inti dari pembahasan artikel ini, yaitu terkait dengan imunitas lembaga pemerintah (publik) yang absolut. Disebutkan dalam Ayat 1 Pasal tersebut bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian semua pihak yang disebutkan dalam Ayat 2 Pasal tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir Dalam Ayat 3 Pasal tersebut disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan berupa tindakan termasuk dengan keputusan yang berdasarkan Perppu 1/2020 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Jika melihat kembali dalam Pasal 27 Ayat (1) UU 2/2020 tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau Lembaga KSSK untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut bukanlah kerugian negara. Konsep terkait dengan kerugian negara terdapat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang selanjutnya dalam artikel ini disebut dengan UU 1/2004, yaitu Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam UU 1/2004 konsep kerugian negara sendiri diartikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai tanpa terkecuali, namun, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU 2/2020 ini maka terdapat pengecualian yang dapat berpotensi untuk disalahgunakan pengertiannya.

Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tedapat dalam Pasal tersebut termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana sepanjang dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan UU 2/2020 didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalma melakukan suatu perbuatan hukum. Terkait dnegan pelaksanaan tugas pihak-pihak dalam Pasal tersebut yang dilakukan sesuai dengan itikad baik dan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun, kembali lagi, bahwa pihak-pihak dalam Pasal tersebut tidak dapat dituntut secara Pidana maupun Perdata, sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 27 Ayat (3) UU 2/2020 yang menyebutkan bahwa segala tindakan tidak terkecuali keputusan yang diambil berdasarkan UU 2/2020 tersebut bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana dapat kita ketahui, objek gugatan dari PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disebutkan dalam pengertian KTUN tesebut bahwa KTUN ini adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tindakan termasuk dengan keputusan yang didasarkan UU 2/2020 menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang merugikan, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 2/2020 tersebut, tindakan dan/atau keputusan itu tidak dapat diajukan ke PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum yang menderita kerugian yang diakibatkan dari tindakan dan/atau keputusan berdasarkan UU 2/2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa dengan diundang dan disahkannya UU 2/2020 memberikan Pemerintah absolute power dengan berdasar pada Undang-Undang tersebut. Implikasi dari adanya Pasal 12 dan Pasal 27 UU 2/2020 tersebut adalah penyalahgunaan wewenang yang sangat dimungkinkan untuk terjadi. Maka dari itu, harus terdapat perubahan terkait dengan Pasal tersebut melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.