Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) resmi menjadi undang-undang setelah DPR mengesahkannya pada Rapat Paripurna, Senin 5 Oktober 2020. Pengesahan ini dikebut lebih cepat dari jadwal yang diagendakan pada Kamis 8 Oktober 2020. Why???

Sebelum membahas tentang “Langkah Hukum yang harus bisa dilakukan?” Saya pribadi masih belum yakin bahwa Teknik Omnisbus Law dengan metode “sapu jagat “ Sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

Belum lagi proses pembentukan RUU Omnibus Cipta Kerja yang penyusunannya dilakukan secara tertutup sehingga terkesan mengabaikan aspek pembentukan peraturan yang harus transparan dan partisipatif mengundang resah masyarakat hari ini kalau harus membaca dan meneliti satu per satu Pasal per Pasal.

Saat ini RUU cipta Kerja masih menunggu presiden meneken atau tidak meneken Uu hasil pengesahan DPR tapi Jika Presiden tidak menandatangani UU itu dalam 30 hari, maka UU tersebut tetap akan berlaku dengan sendirinya

Bagi yang merasa Hak Konstisusional nya terlanggar dari Uu ini, tunggu terlebih dahulu sampai diundangkan dan Berlaku pada tanggal diundangkan / Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan / Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu. Silahkan ajukan Hak Konstisusional di Mahkamah Konstitusi

Mari kita Uji UU ini secara Formil di MK baik secara Prosedurnya ( artinya ketika tidak terpenuhinya aspek Prosedur seperti Misal nya Keterbukaan Informasi dll “Termasuk Tekni Omnibus law yang belum di kenal di UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 maka MK harusnya bisa membatalkan Uu ini seluruhnya ) maupun Secara Substansinya pasal per pasalnya apabila memang pasal tersebut bertentangan dengan UUD .

Saat ini kondisi ini harus kita lewati , aspirasi tetap harus di suarakan di tempat dan cara yang tepat.

Hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kebenaran berkeadilan jangan sampai disalahgunakan untuk melegitimasi kekuasaan sedemikian rupa sehingga perlindungan dan kepastian hukum sulit tercapai tetapi perlu cara yang tepat dan tempat yang tepat untuk mendapatkan keadilan dengan memperhatikan aturan – aturan yang ada

Gress Gustia Adrian Pah
Managing Partner GRF & Co Corporate lawyer